fxstreet.com : Tiga hakim Mahkamah Agung AS yang diangkat oleh Donald Trump—Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, dan Amy Coney Barrett — diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam putusan terkait kebijakan tarif global yang menjadi salah satu agenda utama Trump, yang dijadwalkan diputuskan pada 5 November 2025. Ini adalah pertama kalinya Mahkamah Agung dengan mayoritas konservatif 6:3 secara langsung membahas klaim Trump tentang kewenangan presiden yang sangat luas untuk menetapkan tarif impor berdasarkan keadaan darurat nasional yang diatur dalam International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Kasus ini berfokus pada apakah IEEPA, yang mengatur kewenangan presiden untuk mengambil tindakan ekonomi saat keadaan darurat nasional, memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan tarif impor secara luas, tanpa batasan waktu dan persetujuan Kongres. Meskipun Trump dan pendukungnya berargumen bahwa IEEPA memberi presiden wewenang luar biasa untuk menetapkan tarif guna melindungi keamanan nasional, para kritikus serta penggugat dari kalangan bisnis dan negara bagian menyoroti bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberikan presiden hak untuk mengenakan tarif, yang secara konstitusional merupakan kewenangan eksklusif Kongres. Sebelumnya, pengadilan banding federal telah memutuskan bahwa sebagian besar tarif Trump yang diberlakukan menggunakan wewenang IEEPA itu tidak sah, dan saat ini menunggu putusan Mahkamah Agung sebagai penentu akhir.
Dalam Mahkamah Agung, para hakim liberal seperti Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Ketanji Brown Jackson diperkirakan akan menolak kebijakan tarif tersebut dengan alasan bahwa presiden tidak memiliki otoritas untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan legislatif. Sementara itu, dua hakim konservatif senior kemungkinan akan mendukung posisi pemerintahan Trump. Brett Kavanaugh, meskipun dikenal sebagai pendukung kuat kewenangan presiden di bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, mungkin mempertimbangkan bahwa pengaturan tarif adalah ranah khusus Kongres sehingga tidak sepenuhnya mendukung perluasan wewenang presiden dalam hal ini. Sementara itu, Ketua Mahkamah John Roberts diperkirakan akan memperhatikan implikasi praktis dan institusional dari putusan ini, termasuk pertimbangan tentang pemisahan kekuasaan dan dampak ekonomi.
Keputusan nanti memiliki dampak besar. Jika Mahkamah Agung menolak klaim pemerintahan Trump, pemerintah berpotensi menghadapi kewajiban untuk mengembalikan miliaran dolar dari pendapatan yang sudah dipungut melalui tarif impor tersebut. Di sisi lain, keputusan yang menguatkan kewenangan presiden dapat memperluas cakupan kekuasaan eksekutif dalam kebijakan perdagangan dan keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran atas keseimbangan kekuatan antara Presiden dan Kongres.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi peran dan batasan kekuasaan presiden dalam mengatur kebijakan ekonomi di era modern, serta implikasi luasnya terhadap hubungan dagang global, stabilitas ekonomi AS, dan hak konstitusional lembaga legislatif.