Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Partai Republik mengadakan pemungutan suara untuk menghentikan perang AS di Iran. Langkah ini menandai keretakan terbuka dengan Presiden Donald Trump atas konflik luar negeri yang tidak populer dan semakin membebani ekonomi warga Amerika. Hasil voting pada Rabu (3/6) sangat tipis: 215–208, menegaskan kecemasan yang meluas di internal Partai Republik, hanya lima bulan sebelum pemilu sela Kongres. Bulan lalu, resolusi Senat untuk mengakhiri perang juga berhasil melewati hambatan prosedural untuk pertama kalinya, meskipun belum masuk tahap pemungutan suara final. Keputusan DPR ini belum langsung menghentikan operasi militer AS di Iran. Senat masih harus meloloskan resolusi tersebut, dan ketentuan Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) 1973 yang diajukan DPR masih menjadi perdebatan hukum sengit.
Namun, sikap DPR ini mengirim pesan kuat kepada publik global bahwa Trump semakin terisolasi dalam isu perang ini. Apalagi, negosiasi draf perdamaian sementara berjalan lambat sementara ketegangan Timur Tengah kembali membara. Militer AS dan Iran kembali terlibat baku tembak semalam, menyeret Kuwait dan Bahrain ke dalam konflik paling serius sejak gencatan senjata awal April.
Empat anggota Partai Republik bergabung dengan seluruh anggota Demokrat yang hadir untuk meloloskan resolusi ini: Thomas Massie (Kentucky), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio), dan Brian Fitzpatrick (Pennsylvania). Ini kali keempat tahun ini Demokrat mendesak pemungutan suara terkait perang, dan pertama kalinya mereka berhasil menggalang cukup dukungan dari Republik untuk menang. usai voting, Fitzpatrick menyatakan perang ini semakin menyengsarakan warga Amerika yang berjuang menghadapi biaya hidup tinggi. "Perang ini jelas sama sekali tidak membantu dalam meredam inflasi," katanya, mewakili distrik kompetitif di pinggiran Philadelphia. pimpinan Partai Republik di DPR sebelumnya berupaya menunda pemungutan suara, bahkan membatalkan agenda serupa pada Mei setelah terlihat bahwa pihak penentang konflik kemungkinan akan menang. "Ini adalah prospek yang sangat berbahaya jika kita mencabut dari pemerintahan dan panglima tertinggi kemampuan untuk bernegosiasi," kata Ketua DPR Mike Johnson sebelum voting.
Penolakan DPR terhadap perang menjadi kemunduran terbaru bagi Trump, yang selama sebagian besar masa jabatan keduanya berhasil mengendalikan Kongres. Setelah mendapat penolakan dari anggota Partai Republik, Trump pada Selasa membatalkan anggaran US$1,8 miliar untuk sekutu politik yang mengklaim menjadi sasaran perlakuan tidak adil. Seninggal hari yang sama, Senat yang dikuasai Republik juga mencoret pendanaan untuk pembangunan ballroom baru di Gedung Putih dari paket anggaran pemerintah.
Konflik militer dan penutupan Selat Hormuz mendorong lonjakan harga energi global. Harga rata-rata bensin reguler AS mencapai US$4,26/galon pada Rabu (AAA). lonjakan inflasi sejak perang menggerus daya beli masyarakat AS, menambah tekanan bagi konsumen yang sudah terbebani biaya hidup tinggi. Setelah disesuaikan inflasi, upah riil April turun dibandingkan periode sama tahun lalu—penurunan pertama sejak 2023. Sentimen konsumen Mei juga merosot ke level terendah sepanjang sejarah. 64% warga AS menilai keputusan berperang dengan Iran adalah langkah salah, menurut jajak pendapat New York Times/Siena (Mei). anggota DPR dan Senat juga mengkhawatirkan besarnya biaya operasi militer dan minimnya informasi mengenai kebutuhan penggantian serta perbaikan persenjataan dan peralatan militer. Pemerintahan Trump hingga kini belum mengajukan permintaan anggaran tambahan ke Kongres.
Pelaksana tugas pengawas anggaran Pentagon, Jules Hurst, menyampaikan kepada anggota parlemen pada 12 Mei bahwa biaya perang Iran diperkirakan sekitar US$29 miliar. Namun, sejumlah pakar independen menilai angka ini terlalu rendah, mengingat besarnya biaya amunisi, operasi militer, dan pengerahan pasukan di Timur Tengah. barrett, anggota DPR Republik yang menghadapi persaingan ketat, menyatakan mendukung penghentian operasi militer karena konflik telah melampaui batas 60 hari dalam War Powers Act untuk operasi tempur tanpa persetujuan Kongres.